OPINI: Gerakan Revitalisasi Desa

OPINI: Gerakan Revitalisasi Desa

Bambang Ismawan, Ketua Pembina Yayasan Bina Swadaya Foto : Istimewa 30 Mar 2019 09:00 WIB

Trubus.id -- Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa, tidak hanya memberikan pengakuan (prinsip Rekognisi) tetapi juga kewenangan (prinsip Subsidiaritas) bagi Desa untuk mengelola dan mengembangkan kehidupan masyarakat dan lingkungan, tetapi juga menyediakan pendanaan cukup besar untuk membiayai program-program yang rencanakan.

Pertanyaanya, siapkah desa-desa memanfaatkan peluang-peluang yang timbul berkat UU tersebut? Kekhawatiran pun timbul, jangan-jangan berbagai fasilitas yang disediakan UU malah menjerumuskan desa-desa ke kemunduran karena tidak mempunyai kemampuan yang diperlukan.

Kerisauan itulah yang mendorong Bina Swadaya menyelenggarakan focus group discussion (7 kali) yang dihadiri unsur-unsur DPR, Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, LSM dan para pegiat pembangunan, membahas dan mencari cara mengupayakan desa-desa berkemampuan memanfaatkan peluang dan fasilitas yang disediakan UU.  

Masukan-masukan yang disampaikan dalam focus group discussion, kemudian dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman meningkatkan keberdayaan masyarakat selama 50 tahun dari Bina Swadaya, lalu disusunlah konsep mengembangkan desa yang dilaksanakan di Kabupaten Batang (2016-2018).  Selama penyelenggaraan proyek diadakan berbagai pengamatan untuk improvement sehingga menjadi konsep yang lebih lengkap yang kini disebut Gerakan Revitalisasi Desa (GRD).

GRD mencakup identifikasi masalah yang membelenggu desa-desa dengan kemiskinan dan keterbelakangan, kita sebut itu sebagai proses marginalisasi desa. Selanjutnya dirumuskan situasi dan kondisi yang ingin dicapai oleh GRD, yaitu yang kita sebut desa mandiri dan maju.  Selanjutnya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan harus disusun progam aksi, dan untuk maksud itu terlebih dahulu di tentukan pedoman kebijakan (wisdom) yang kita anggap penting.  Akhirnya ditentukan kelembagaan yang akan melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.

Kita melihat, merasakan dan mengalami dalam jangka waktu yang panjang, desa-desa mengalami proses marginalisasi melalui berbagai modal, antara lain sumber daya manusia (SDM) yaitu terjadinya brain drain, tenaga terpelajar meninggalkan desa karena kebutuhan akan pendidikan dan perbaikan kehidupan.

Minimnya pelayanan kesehatan, dilaporkan setiap 2 jam seorang ibu meninggal karena melahirkan.  Sementara kelembagaan gotong royong dalam banyak kegiatan ekonomi tersisihkan oleh kepentingan-kepentingan pribadi.  Dibidang finansial, terjadi capital flight, dana yang disimpan masyarakat di lembaga perbankan mengalir ke kota-kota karena masyarakat desa umumnya tidak bankable, tidak layak bank untuk menerima kredit.

Dibagian lain, karena tidak diberlakukannya UU Pokok Agraria dan UU Pokok Bagi Hasil (1960), konon dianggap produk PKI, maka pemilikan lahan keluarga petani rata-rata sangat sempit.  Menurut survey Kementrian Pertanian (2000), 87% petani miliki lahan kurang dari 0,5 ha, mereka tidak bisa hidup dari usaha tani.  Kehidupan bertani semakin kurang menarik, juga karena rantai pasok yang tidak adil. Lebih untung menjadi tengkulak dari pada menjadi petani. Hal ini diperparah karena meningkatnya ancaman bencana alam dan kerusakan lingkungan, banjir, tanah longsor dan sebagainya.

Yang kita inginkan adalah perubahan dari desa marginal menjadi desa maju dan mandiri, yaitu desa yang cerdas kehidupan warganya serta mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada secara swadaya. Dengan kemampuan itu diharapkan para warga bisa hidup sejahtera, dan menjaga kerukunan secara berkelanjutan dengan menghargai kesetaraan gender. Dengan kondisi dan situasi seperti itu, desa-desa akan berkemampuan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang diyakini sebagai upaya mewariskan lingkungan yang baik bagi anak cucu generasi kedepan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan berbagai program dan upaya yang menukik pada akar masalah, diubah dan dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Untuk menyusun program bersama ini perlu ditetapkan wisdom atau prinsip-prinsip yang diyakini sebagai pedoman arah kehidupan bersama yang baik dan adil. Pedoman arah itu antara lain:

  1. Suatu keyakinan bahwa desa adalah "akar" dari pohon besar bernama NKRI;
  2. Pendekatan pembangunan inklusif, melibatkan semua warga, no one left behind;
  3. Kembangkan kerjasama secara gotong royong antar pemangku kepentingan;
  4. Membangun adalah menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila;
  5. Prinsip rekognisi dan subsidiaritas → menghargai kearifan lokal.
  6. Percaya bahwa masyarakat miskin mempu mengatasi masalah mereka sendiri, kalau di layani dan didampingi secara tepat.

Seturut wisdom tersebut, berdasarkan pengalaman disusunlah program bersama:

  1. Membentuk lembaga sosial ekonomi yang disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
  2. Membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk pelayanan keuangan usaha mikro.
  3. Membentuk dan mengembangkan organisasi produksi dan pemasaran bersama;
  4. Menerapkan teknologi tepat guna;
  5. Mengembangkan Local Spesific kearah Ekonomi Kreatif.

Program-program memberdayakan masyarakat tersebut hakekatnya membangun infrastruktur non fisik yaitu: infrastruktur sosial, infrastruktur finansial dan infrastruktur produksi. Perlu disadari membangun masyarakat jauh lebih sulit daripada membangun infrastruktur fisik.

Penyelenggaraan program-program tersebut diawali oleh Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mensosialisasikan konsep GRD kepada pihak-pihak terkait: Pemkab, Pemdes, program CSR dan masyarakat setempat.  LPSM merekrut dan melatih Pendamping, selanjutnya Pendamping melatih dan mendampingi pembentukan BUMDesa, KSM dan KSU (Koperasi Serba Usaha). Kedepan, peranan LPSM diteruskan oleh BUMDesa dan KSU yang berbasiskan KSM.

Untuk itu BUMDesa didesain menjadi badan usaha yang berkarakter wirausaha sosial, artinya BUMDesa bertugas mengembangkan pembangunan sosial dan pembangunan berkelanjutan yang mencakup kegiatan penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan integrasi sosial dan melestarikan lingkungan hidup dengan strategi wirausahaan atau bisnis. Karena itu BUMDesa dalam mengelola kegiatan-kegiatannya menghasilkan profit untuk keberlanjutan peran.

Masalah strategis yang perlu di antisipasi adalah keserasian kerjasama antara KSU dan BUMDesa. Karena itu sejak awal perlu dikembangkan kerjasama harmonis, saling mendukung dengan komunikasi yang baik yang berdasarkan sikap keterbukaan.

Bambang Ismawan,

Ketua Pembina Yayasan Bina Swadaya

TrubusOpini
Penulis : Karmin Winarta
Editor : Karmin Winarta

Opini Lainnya

Karmin Winarta 04 Mei 2019 09:28 WIB

Karmin Winarta 30 Mar 2019 09:00 WIB

Karmin Winarta 24 Mar 2019 10:00 WIB